BKSAP Nyatakan Posisi Terhadap Tindakan Israel di Forum Global

Jakarta – Dalam sidang umum ke-152 Inter-Parliamentary Union (IPU), yang berlangsung di Istanbul, Turki, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memaparkan pandangan terkait peran Israel di wilayah Timur Tengah. Syahrul Aidi Maazat, Ketua BKSAP DPR, menyampaikan pernyataan di Jakarta pada hari Minggu, menyoroti serangan yang dilakukan Israel terhadap pasukan perdamaian PBB di Lebanon.

Syahrul Soroti Serangan Terhadap Anggota UNIFIL

Syahrul menyatakan bahwa tindakan Israel menembak tiga prajurit TNI yang menjadi bagian dari pasukan UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) dianggap melebihi batas. “Di hadapan 150 negara, kita dari BKSAP DPR RI menekankan sikap terhadap kekerasan Israel di Timur Tengah,” katanya dalam pernyataan resmi. Ia menambahkan bahwa serangan tersebut dianggap merusak tatanan geopolitik dan mengancam perdamaian global.

“Israel ini sudah jadi parasit bagi kita semua. Merusak tatanan geopolitik, ekonomi hingga merusak perdamaian dunia. Kita meminta, semua negara kompak menekan Israel agar tidak membuka celah perang dunia ketiga,” tutur Syahrul.

Di sisi lain, BKSAP juga mengkritik kebijakan militer Israel di Palestina yang terus mengebom zona Gaza. Terkini, Pemerintah Israel mengesahkan undang-undang yang mengamanatkan hukuman mati terhadap warga Palestina. Syahrul menegaskan bahwa tindakan ini memicu ketegangan yang semakin memburuk.

Husein Fokus pada Peran Parlemen dalam PBB

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menggarisbawahi pentingnya partisipasi parlemen dalam kebijakan PBB. “Delegasi Indonesia meyakini bahwa kehadiran PBB hanya di tingkat pemerintah tidak akan optimal tanpa keterlibatan aktif legislatif,” ujarnya dalam sesi diskusi di forum tersebut.

“Kehadiran PBB harus bersifat mendukung, bukan mendikte. Setiap program di lapangan wajib selaras dengan prioritas nasional kami, termasuk visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kemandirian energi dan penguatan sumber daya manusia melalui program nutrisi nasional,” tambahnya.

Husein menyoroti contoh baik dari Turki dalam mengelola bencana, yang menunjukkan sinergi antara lembaga PBB dan mekanisme legislatif. Menurut dia, kolaborasi ini bisa mempercepat penyusunan aturan darurat serta meningkatkan efektivitas pengadaan bantuan. “Indonesia tidak akan berhenti mendesak PBB untuk mendukung resolusi gencatan senjata permanen di Gaza,” imbuhnya.

BKSAP DPR RI mendorong PBB untuk lebih aktif memfasilitasi keterlibatan parlemen dalam memperkuat ketahanan bencana. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya fokus pada isu kemanusiaan, seperti situasi di Gaza, sebagai bagian dari upaya reformasi PBB agar lebih inklusif dan demokratis.